Tasikmalaya, RBO – Meski target pajak selalu naik, namun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Tasikmalaya bisa memenuhi bahkan tahun 2023 sampai overload.
Tapi, dibalik kinerja yang baik sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan asli daerah (PAD), sangat miris karena kebutuhan anggaran untuk meningkatkan pencapaian pajak terkesan diabaikan Pemkot Tasikmalaya.
Sepertinya dikatakan Hadi Riaddy selalu Kepala Bapenda Kota Tasikmalaya saat diwawancarai wartawan pada Jumat sore (21/06/2024) diruang kerjanya.
Hadi menyebut, Bapenda tahun 2023 kemarin saja capaian target pajak daerah overload sekitar Rp 164 Miliar, bisa membayar piutang Rp 5 Miliar dan sukses menagih denda Rp 1,7 Miliar.
Meski demikian, Hadi menilai Pemkot Tasikmalaya seakan memandang sebelah mata atas hasil kerja keras tersebut, karena terkesan tidak mendukung secara anggaran dalam rangka menaikkan PAD.
Dijelaskan Hadi, Harusnya Pemkot Tasikmalaya itu tanya ke Bapenda, apa kendalanya, apa upaya dan solusinya, apa yang harus di support, sehingga masalah terkait di lapangan terselesaikan dan Bapenda bisa optimal meningkatan pendapatan pajak.
“Tiap tahun anggaran Kota Tasikmalaya selalu defisit, tapi anehnya sokongan dana untuk optimalisasi PAD terasa diabaikan, padahal usulan sudah diajukan,” cetusnya.
Hadi mengibaratkan dengan memancing, jika umpannya bagus, pasti banyak menarik ikan. Padahal kata Hady, Bapenda sudah mengajukan anggaran, salah satunya untuk penyelesaian sampah database objek pajak untuk dikelola oleh pihak ketiga (konsultan, red).
Diakuinya, Bapenda Kota Tasikmalaya sudah mengusulkan kebutuhan anggaran sejak tahun 2021 yang belum terealisasi, meskipun sekarang di tahun 2024 memang ada tapi belum bisa semuanya.
“Jika pendataan molor tidak dilaksanakan, tidak akan ada perubahan signifikan dalam meningkatkan PAD. Sementara target terus naik, karena dikejar kebutuhan belanja daerah,” tegasnya.
Pasalnya, saat ini seperti data Pajak Bumi Bangunan (PBB) banyak yang tidak akurat karena belum di update, akibatnya bisa menjadi temuan BPK dan berimbas tiap tahun meninggalkan utang piutang.
“Misalnya BPK berfikir bahwa target 100 harus sama dengan potensi berjumlah 100, kalau beda itu jadi temuan. Target itu jangan dikira kira, tapi dihitung berdasarkan potensi,” jelasnya.
Saat ini, banyak perubahan objek pajak, sementara Bapenda masih menggunakan data lama. Contohnya dulu masih tanah kosong dan sekarang sudah dibangun, lalu harga tanah di tiap daerah sudah naik tapi catatan NJOP nya masih yang lama dan masih banyak yang lainnya.
“Jika di update, seharusnya pajak bertambah, tapi itu semua adalah data sampah yang harus dihapus untuk segera diperbaharui agar bisa menaikkan pendapatan pajak,” ungkapnya.
Hady menyebut, jika pendataan molor tidak dilaksanakan, tidak akan ada perubahan signifikan dalam meningkatkan PAD. Sementara target terus naik, karena dikejar kebutuhan belanja daerah.
Jika usulan anggaran tersebut direalisasikan, Bapenda merencanakan lima tahun pemutahiran data selesai. Dari 10 Kecamatan, tiap dua tahun dua kelurahan harus beres terdata real sesuai kondisi sekarang.
Hady juga menegaskan, ini upaya Bapenda untuk meningkatkan PAD dengan cara ekstensifikasi yaitu menggali potensi yang ada.
“Ada upaya lain yaitu intensifikasi dengan cara menaikkan tarif pajak, tapi keputusan tersebut tidak populis, apalagi saat ekonomi sekarang ini, bahkan akan memberatkan masyarakat dan menuai pro-kontra,” ujarnya.
Hady juga mengkritisi saat penyusunan RKPD karena yang diuruskan hanya belanja saja, meskipun betul itu untuk pembangunan. Masa PAD kota Tasikmalaya sekitar Rp 320 miliar tapi belanja hampir Rp 1,6 Triliun.
“Makani harus bijak juga, kemampuan dana harus seimbang, dan aspek pendapatan harus didukung penuh dengan sokongan anggaran untuk OPD penghasil PAD, sehingga otomatis pendapatan meningkat dan untuk belanja pun seimbang,” tandasnya. (Yoga).
